Perkuat Jejaring Akademik Nasional, Ketua Prodi HPI STAIN Meulaboh Ikuti Konferensi ADIPI di UIN Ar-Raniry

Banda Aceh (21/11/2026) – Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Benni Erick, M.S.I., mengikuti kegiatan Konferensi dan Seminar Nasional Asosiasi Dosen dan Program Studi Hukum Pidana Islam Indonesia (ADIPI) yang berlangsung pada Sabtu–Ahad, 21–22 November 2026, bertempat di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh.

Kegiatan tahunan ini diikuti oleh para dosen dan pengelola Program Studi Hukum Pidana Islam dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Konferensi dan seminar nasional tersebut menjadi forum akademik untuk memperkuat komunikasi, membangun jejaring kelembagaan, serta membahas perkembangan pendidikan dan keilmuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.HI. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian agenda konferensi dan seminar nasional yang mempertemukan akademisi, praktisi hukum, serta pengelola program studi Hukum Pidana Islam dari berbagai daerah.

Seminar nasional menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari kalangan akademisi dan praktisi hukum nasional, yaitu Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Prof. Dr. Muhammad Sulthon, M.A., Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya; serta Prof. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., CPArb., Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kehadiran para narasumber tersebut memberikan ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan hukum pidana Islam, dinamika sistem peradilan, tantangan penegakan hukum, serta arah pengembangan keilmuan Hukum Pidana Islam dalam merespons perubahan sosial dan hukum di Indonesia.

Ketua ADIPI, Dedy Sumardi, M.Ag., menyampaikan bahwa konferensi dan seminar nasional ini merupakan agenda penting asosiasi dalam memperkuat eksistensi serta kontribusi Program Studi Hukum Pidana Islam di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Forum ini juga menjadi wadah untuk membangun sinergi antardosen dan pengelola program studi, bertukar pengalaman dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah.

Menurutnya, keberadaan ADIPI diharapkan dapat menjadi penghubung bagi seluruh Program Studi Hukum Pidana Islam di Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan tinggi dan perkembangan hukum pidana Islam kontemporer.

Sementara itu, Ketua Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Benni Erick, M.S.I., menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan kesempatan strategis untuk memperluas wawasan akademik dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan Program Studi HPI dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ia berharap melalui forum ADIPI, Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat terus mengembangkan kualitas pendidikan, memperkuat kurikulum yang responsif terhadap perkembangan hukum, serta meningkatkan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah.

Lebih lanjut, keikutsertaan dalam konferensi ini juga menjadi sarana untuk memperoleh berbagai masukan dan praktik baik dari perguruan tinggi lain, khususnya dalam pengelolaan program studi, penguatan mutu akademik, pengembangan kompetensi lulusan, serta persiapan menghadapi tantangan akreditasi dan transformasi pendidikan tinggi.

Bagi Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, partisipasi dalam forum nasional ini memiliki arti penting dalam memperkuat posisi program studi sebagai bagian dari komunitas akademik Hukum Pidana Islam Indonesia. Hal ini sekaligus membuka peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.

Melalui kegiatan Konferensi dan Seminar Nasional ADIPI tahun 2026 ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memajukan pendidikan Hukum Pidana Islam di Indonesia agar semakin adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer dengan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *